Surabaya – Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan menghadiri undangan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada Senin, 27 Januari 2026, bertempat di Sheraton Surabaya Hotel & Towers.

Kegiatan bimtek ini diikuti oleh para pimpinan dan aparatur penegak hukum dari berbagai instansi, termasuk unsur peradilan, kejaksaan, kepolisian, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Acara bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap substansi serta implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang merupakan pembaruan penting dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Jumat, 2 Januari 2026, Pengadilan Negeri Pasuruan melaksanakan kegiatan Orientasi Tenaga Outsourcing yang bertempat di lingkungan Pengadilan Negeri Pasuruan. Kegiatan orientasi ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Ibu Quraisyiyah, S.H., M.H.

Dalam kegiatan orientasi tersebut, Ibu quraisyiyah, S.H., M.H., menyampaikan arahan terkait pengenalan lingkungan kerja, tugas dan tanggung jawab tenaga outsourcing, serta pentingnya menjaga disiplin, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, disampaikan pula agar seluruh tenaga outsourcing dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di Pengadilan Negeri Pasuruan.

Jum'at, 09 Januari 2026 - bertempat di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Pasuruan, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Pasuruan melakukan Pelatihan Service Excellent dan Handling Complain. Materi disampaikan secara langsung oleh Manajer Bagian Operasional Bank BSI KC Kota Pasuruan,  yang menekankan pentingnya penerapan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan. Menurut pemateri, konsep Service Excellence merupakan pelayanan terbaik yang melampaui harapan dan kebutuhan pelanggan dengan kata kunci lebih baru, lebih cepat, dan lebih baik

Rabu, 31 Desember 2025, Bertempat di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Pasuruan telah dilaksanakan penandatanganan MoU Posbakum Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Lembaga Hukum YRPP Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan guna memenuhi PERMA No 1 Tahun 2014 yang berisi tentang adanya POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan. Pos Pelayanan Hukum dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultansi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan pencari keadilan.