Pasuruan 18 Januari 2021 diawali dengan dilaksanakannya penandatanganan Memorandum of Understanding atau Surat Perjanjian Kerja Sama Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan.

Penandatangan MoU tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat pada Pukul 13.00 WIB dan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan serta disaksikan oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Pasuruan.

Pengadaan layanan Posbakum ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan. berharap agar point-point yang tercantum dalam dalam MoU dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Selain itu Pengadilan Negeri Pasuruan yang sedang berusaha untuk meraih predikat zona integritas berharap agar POSBAKUM bisa bekerjasama memberikan integritasnya dalam melayani masyarakat sehingga bisa membantu Pengadilan Agama Kotabumi mendapatkan predikat zona integritas demi mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).