Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 pada Hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Kusumah Atmadja lantai 14 Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9–13 Jakarta Pusat

Pasuruan 18 Januari 2021 diawali dengan dilaksanakannya penandatanganan Memorandum of Understanding atau Surat Perjanjian Kerja Sama Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan.

Penandatangan MoU tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat pada Pukul 13.00 WIB dan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan serta disaksikan oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Pasuruan.

Pasuruan, 04 Januari 2021, Pengadilan Negeri Pasuruan  melaksanakan Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini dilakukan untuk mengevaluasi serta memonitor kinerja PPNPN (tenaga honorer) selama setahun guna peningkatan kinerja di tahun berikutnya. 

Bertempat di Ruang Sidang Chandra, Pengadilan Negeri Pasuruan mengadakan Rapat Bulanan pada tanggal 21 Januari 2021. Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Pegawai mulai dari Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan yaitu Bapak Haries S Lubis, S.H., M.H, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional sertaseluruh pegawai di Pengadilan Negeri Pasuruan. Rapat di Buka pukul 08.30 dan diakhiri pukul 10.00 WIB.

Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Pasuruansesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : /DJU/SK/KP04.5/1/2021 Pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2021 digelar sidang luar biasa Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Bapak Yusti Cinianus Radjah, S.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane.

Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 09.00, telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas di Pengadilan Negeri Pasuruan dalam rangka mendukung program pemerintah dan Mahkamah Agung RI demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).