Jakarta-Humas: Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023,

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN

Berikut ini adalah Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi Riil sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019

Agen Perubahan dan Role Model Pengadilan Nege

E-Berpadu adalah kepanjangan dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Aplikasi e-BERPADU meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta  penetapan diversi. Link

Pasuruan, 17 November 2022. Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI yang ditempatkan pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pasuruan telah menyelesaikan kegiatan Aktualisasi yang memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif; Kegiatan Aktualisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan yang sudah tersedia di Pengadilan Negeri Pasuruan . Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan menambahkan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan kaum kelompok rentan terkhususnya penyandang disabilitas Tunanetra dalam Pembuatan Buku Layanan PTSP dalam bentuk Cetakan Buku Braille. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pasuruan  mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan khususnya kaum penyandang disabilitas.

Laporan Realisasi Anggaran Mei Tahun 2023

PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Peradilan. Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Peradilan.

Berikut Kami Sampaikan Hasil Survey Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Indeks Perilaku Anti Korupsi  Indeks Persepsi

SK Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Tentang Larangan Penerimaan Pembayaran Tunai Layanan Biaya Peradilan Pada Pengadilan Negeri Pasuruan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melalui satu pintu.

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Pasuruan dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk perkara Pidana   1.  Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan : - Surat Kuasa Khusus.- Surat Keterangan Tidak Mampu dari

Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana